KOMITMEN INDONESIA SEBAGAI NEGARA AGRARIS

Oleh IMMawati Nayla Nur Rabbany

Indonesia merupakan negara agraris dimana pembangunan di bidang pertanian menjadi prioritas utama karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis dalam pembangunan nasional. UU No.7 tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat (Partowijoto, 2003).

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kondisi alam tersebut memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan

kegiatan usaha di bidang pertanian maupun yang berkaitan dengan pertanian. Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Pengembangan usaha agribisnis menjadi pilihan yang sangat strategis dan penting sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar minyak dan gas.  selengkapnya...

Read More

RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Oleh :

IMMawan Bagus Ramadhan dan IMMawati Nayla Nur Rabbany

(Bidang Riset Pengembangan Keilmuan dan Hikmah

PC IMM Cirendeu)

           Konsepsi dasar ekonomi, dengan pemikiran ekonomi sesungguhnya merupakan sebuah reaksi dari kebutuhan hidup dalam mencapai kebahagiaan. Lahirnya pemikiran ekonomi merupakan cara atau upaya manusia dalam menghadapi masalah kelangkaan (scarcity). Darisinilah muncul definisi ilmu ekonomi yang dipegang hingga kini dalam perspektif ekonomi barat, yaitu “sebuah kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat-alat pemuas yang terbatas, yang mengundang pilihan dalam penggunaannya” atau dalam pengertian lain ilmu ekonomi didefinisikan studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas (scarcity) untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas (unlimited).

            Al-qur’an sebagai sumber pedoman kehidupan (way of life) telah mencatat bagaimana terjadinya kompetisi antara Habil dan Qabil dalam melakukan pengorbanan terbaik untuk memperoleh sebuah hasil yang dijanjikan. selengkapnya...

Read More

PENTINGKAH INDONESIA SEBAGAI NEGARA AGRARIS

oleh IMMawan Ade Mulyanto,S.Agr

Manusia memulai bercocok tanam pada zaman pra sejarah, bertani adalah kebudayaan kedua setelah berburu. Bertani sudah dimulai sejak dahulu kala, oleh karena itu pertanian merupakan kegiatan manusia menggunakan faktor produksi yang didalamnya mempergunakan sumber daya demi mewujudkan keuntungan dan pemberdayaan petani. Keuntungan dalam sub sektor pertanian ada 4 :

-          Tanaman pangan

-          Hortikultura

-          Perkebunan

-          Peternakan

 Negara maritim merupakan negara yang banyak lautnya, mata pencahariannya lebih ke ranah dilaut. Indonesia seharusnya tidak dikenal hanya dengan negara agraris.

Negara agraris adalah dimana mayoritas penduduknya bercocok tanam atau sebagai petani. Tingkat validitas di Indonesia masih berkurang. Pulau terdepan di Indonesia diambil alih oleh negara asing, akrena kontrol dari Pemerintah yang masih kurang. Kurang lebih pulau di Indonesia sekitar 17.000 pulau, 30% dari Kalimantan dan 25% dari Sumatera.

Dari luas Indonesia, 1/3 daratan dan 2/3 lautan, sehingga maritim lebih dipotensialkan. Dari 1/3 daratan pun menjadi potensial dalam swasembada pangan. Indonesia bergabung dengan UNFAO pada tahun 1950. selengkapnya...

Read More

Hak Anak Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

Oleh IMMawan Bagus Ramadhan,SH

Secara etimologis, hak asasi berasal dari bahasa Arab yaitu haqq dan asasiy.Kata haqq adalah bentuk tunggal dari kata huquq yang diambil dari kata haqqa, yahiqqu, haqqan yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Berdasarkan pengertian tersebut, haqqadalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.[1] Kata hak juga sering dikaitkan dengan kata kewajiban. Menurut Joseph Raz, hak adalah dasar dari berbagai kewajiban orang lain.[2] Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang.

Setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya, karena dalam satu negara setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu. Oleh karena itu, disinilah pentingnya hak dan kewajiban warga negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang selalu dinyatak oleh para penganut teori positivisme.[1] Hal ini untuk menjamin pemerintah sebagai pihak sentral dalam negara serta pihak-pihak lain bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. selengkapnya...

Read More

EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAM

Oleh IMMawati Nayla Nur Rabbany

            Suatu keinginan kematian bagi sebagaian besar umat manusia merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan dan kalau mungkin tidak dikehendaki. Namun demikian manusia terus menerus untuk tetap berusaha menunda kematian dengan berbagai cara dan berbagai kemajuan teknologi. Dengan adanya penemuan-penemuan teknologi modern mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat di dalam kehidupan sosial budaya. Salah satu kemajuan teknologi itu adalah dibidang medis.

Berbicara mengenai kematian, menurut cara terjadinya, ilmu pengetahuan membaginya dalam tiga jenis, yaitu:

a.       Orthothanasia, yaitu kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah.

b.      Dysthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi karena sesuatu yang wajar

c.       Euthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter selengkapnya...

Read More

PERANAN PRESIDEN DALAM MENENTUKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

^{Oleh :}

^{IMMawan Bagus Ramadhan dan IMMawati Nayla Nur Rabbany}

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Alinea IV, menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945, Dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.[1] Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau "urusan awam", yang artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat. Selengkapnya...

Read More